Pada Hari Senin, 14 Februari 2022 telah dilakukan Rakorpusda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah melalui aplikasi zoom meeting (SESI 1). Dimana pada hari ini Rapat disampaikan oleh DR. SUGENG HARIYONO merupakan DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENDAGRI Disampaikan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Roadmap 2022-2024.
Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan Pemerintah. Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia (dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain).
PENTINGNYA ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI
- Memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik Daerah.
- Mensinkronkan program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.
- Memudahkan penyelesaian masalah terkait pengendalian inflasi sampai ketingkat Kabupaten/Kota secara efektif
- Mendorong OPD/Instansi terkait untuk membuat inovasi program
Strategi Kunci (4K) Roadmap Pengendalian Inflasi 2022-2024
- KETERJANGKAUAN HARGA
Mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga
- KETERSEDIAAN PASOKAN
Memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional.
- KELANCARAN DISTRIBUSI
- Mendorong perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah.
- Membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi
- KOMUNIKASI EFEKTIF
- Memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris
- Mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan yang bersifat administrative.
- Menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan.
